Pro dan Kontra Pilkada Tak Langsung: Biaya, Demokrasi, dan Korupsi Daerah
“51 persen perkara tindak pidana korupsi yang ditangani lembaganya melibatkan pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Kandidat sering terjeba
“51 persen perkara tindak pidana korupsi yang ditangani lembaganya melibatkan pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Kandidat sering terjeba

ALFIKR.CO- Sejak runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, demokratisasi terus menemui batu sandungan. Lebih-lebih beberapa tahun terakhir massifnya gejolak elemen sipil justru mengalami tindakan represifitas oknum aparat kepolisian.