alfikr.id, Jakarta-Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, J Danang Widoyoko, menegaskan bahwa turun drastisnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ta

alfikr.id, Jakarta- Berbagai komentar dan kritikan yang datang kepada Presiden setelah mengesahkan Perpu Cipta Kerja. Kini Denny Indrayana Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY turut berkomentar terkait Perpu tersebut. 

alfikr.id, Jakarta- Pemerintah Indonesia terlah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang Cipta Kerja. Yayasan Bantuan Hukum Indonesia menilai, jika itu merupakan  bentuk Pengkhianatan atau Kudeta Terhadap Konstitusi RI.

alfikr.id, Jakarta- Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

alfikr.id, Probolinggo- YLBHI mengatakan alasan PHK berkaitan dengan situasi pandemi dan ketidakpastian ekonomi global. Namun undang-undang dinilai memperburuk situasi, karena lebih tidak berpihak pada para pekerja

ALFIKR.CO- Seperti diketahui, pada tanggal 2 November 2020 kemarin, Presiden RI Joko Widodo resmi meneken sah draft final Omnibus Law setebal 1.187 halaman ini. Hal ini dinilai massa merupakan tindakan kontra rakyat.

ALFIKR.CO, PAITON- Muhammad Al-Fayyadl, intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), merespons berita adanya sejumlah Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Tolak Undang-undang Cipta Kerja yang dikriminalisasi.

ALFIKR.CO, PAITON- Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 2 November 2020 kemarin oleh Presiden Joko Widodo kian menyulut gelombang penolakan dan merebak di berbagai tempat. Bersamaan dengan itu, tak sedikit massa aksi mengalami represi hingga upa

ALFIKR.CO- Sejak runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, demokratisasi terus menemui batu sandungan. Lebih-lebih beberapa tahun terakhir massifnya gejolak elemen sipil justru mengalami tindakan represifitas oknum aparat kepolisian.

ALFIKR.CO, PROBOLINGGO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Senin, 26 Oktober 2020, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo. Total, terdapat 21 Raperda telah diajukan da