alfikr.id, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, melalui Forum Rektor Indonesia, Sabtu (29/10/2022), mengatakan bahwa sebenarnya masalah pendidikan ada empat macam. Pertama, kualitas atau cakupan, yakni jumlah atau besaran pendidikan yang disediakan.

"Kedua adalah akses karena besaran tentu belum menjamin semuanya mendapatkan akses," ujar Menko PMK dalam jumlah kanal YouTube Universitas Airlangga (Unair).

Kata Muhadjir, kualitas dan akses pendidikan sangat penting, terutama untuk mengejar angka partisipasi. Keunggulan, Kepemimpinan Human Development Index dari Bank Dunia mengukur cakupan dan akses, angka partisipasi, belajar di sekolah, serta melek huruf.

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) 2016-2019 juga, bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan pendidikan yang ada di Jawa dan di luar Jawa.

"Ketika melihat siswa-siswa yang ada di kota-kota di Jawa sudah pakai sepatu dan pegang gadget, kalo kita ke wilayah pinggiran yang jauh dari sini masih banyak yang tidak pakai sepatu dan masih keluar ingus seperti siswa-siswa tahun 60-an. Begitu lebarnya menyambut itu," jelas Muhadjir, seperti dilansir dari lama detikedu, Senin (31/10/2022).

Isi pendidikan ketiga adalah kualitas. Menko PMK menjelaskan, apabila kualitas pendidikan sudah dibangun dengan baik, bahkan jika pemerintah ingin melakukan pemerataan melalui akses, maka pemerataannya akan berkualitas pula.

"Kalau kita kami berkualitas besaran pendidikan, kuantitasnya juga, karena kualitas ini juga harus dilakukan terus menerus," kata dia.

Selanjutnya, isu pendidikan yang terakhir adalah relevansi atau sesuai. Menurut Muhadjir, terdapat dua jenis relevansi di dunia pendidikan, yaitu untuk memenuhi lapangan kerja dan memenuhi persyaratan kebutuhan masyarakat.

Muhadjir mengingatkan kepada para Rektor perguruan tinggi, terkait isu relevansi untuk mencermati Perpres 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Kata dia, lulusan SLTA per-tahun ada sekitar 3.600.000 siswa, tetapi semuanya tidak bisa mengenyam pendidikan ke jenjang lebih tinggi. 

"Yang bisa masuk ke dunia perguruan tinggi hanya 37 persen, mohon dikoreksi," terangnya.

Bukan hanya siswa, kata Muhadjir, para mahasiswa yang lulus perguruan tinggi dan akan masuk ke dunia kerja per-tahunnya sekitar 1.300.000 orang.

"Artinya berarti pemerintah dapat menyediakan lapangan kerja per tahun sekitar 3 juta," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Lanjut Muhadjir, isu relevansi dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia perlu menjadi perhatian bagi para rektor perguruan tinggi.

"Kalau sampai kita gagal mencapai usia produktif ini masuk ke dunia kerja, maka kita akan gagal memanen (yang) namanya bonus demografi itu," pungkasnya.