alfikr.id, Jakarta-Transparency International merilis hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022, Selasa (31/01/2023). Sejak tahun 1995, Indonesia menjadi salah satu negara yang selalu dipantau situasi korupsinya secara rutin. 

Pada tahun ini laporan mereka menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia mengatakan bahwa IPK Indonesia di tahun 2022 sebesar 34 poin dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Padahal pada 2021, Indonesia menempati posisi ke-96 dari 180 negara.

“Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021 lalu yang berada pada skor 38/100. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.” ungkap Wawan dalam keterangan tertulis yang diterima alfikr.id. 

Wawan mengatakan bahwa penurunan peringkat Indonesia saat ini menunjukkan adanya perubahan yang besar terhadap indeks persepsi korupsi ketimbang tahun lalu. Dia menegaskan Indonesia dapat dikategorikan mengalami penurunan yang signifikan pada 2022.

“Jika turun satu atau dua poin ini belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Tapi kalau perubahannya entah itu naik atau turun mencapai tiga poin atau empat itu menunjukkan ada perubahan yang signifikan,” kata Dia

Bahkan dalam catatan tersebut tercatat bahwa penurunan IPK di tahun ini merupakan yang terburuk sepanjang reformasi. Posisi Indonesia setara dengan Bosnia dan Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal serta Sierra Leone.

Merosotnya IPK Indonesia pada 2022 ini didasari penuruan tiga dari delapan faktor. Pertama, indikator Political Risk Service (PRS) International Country Risk Guide menurun dari 48 menjadi 35. Kedua, Indikator IMD World Competitiveness Yearbook turun dari 44 menjadi 39. Ketiga, PERC Asia Risk Guide turun dari 32 menjadi 29. 

“Sebanyak tiga indikator mengalami stagnasi, yakni Global Insight sebesar 47 poin, Bertelsmann Transformation Index sebesar 33 poin, dan Economicst Intelligence Unit senilai 37 poin,” tulis mereka dalam laporannya. 

Sedangkan, dua indikator lainnya meningkat. Indikator World Justice Project-Rule of Law Index mencatatkan kenaikan dari 23 menjadi 24. Sedangkan, Varieties of Democracy Project (Vdem) naik dari 22 menjadi 24. 

Dengan hasil ini, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012. “Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan,” imbuh Wawan.