alfikr.id, Jakarta-Tranparency International menyebutkan bahwa merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 disebabkan tiga faktor. Salah satunya indikator Political Risk Service (PRS) International Country Risk Guide atau risiko politik, yakni menurun dari 48 menjadi 35. 

Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia menjelaskan risiko politik yang dimaksud meliputi korupsi dalam sistem politik, pembayaran khusus dan suap ekspor impor, serta hubungan mencurigakan antara politikus dan pebisnis.

Ini ikut menyumbang turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Menurut Wawan, penurunan 13 poin itu menunjukkan adanya risiko politik di Indonesia. 

Saat ini pemerintah, DPR, partai politik, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan lainnya, Wawan melanjutkan, dihadapkan dengan pekerjaan rumah (PR) agar mendongkrak PRS meningkat. Merosotnya PRS ini menunjukkan bahwa risiko politik merosot paling tajam dibanding indikator lainnya. 

“Artinya para pelaku usaha sepanjang 2022 menghadapi risiko politik dalam berusaha di Indonesia,” kata Wawan dalam jumpa pers peluncuran "Corruption Perceptions Index 2022" di Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023) seperti dikutip Kompas.com

Menyikapi hal tersebut, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, mengakui banyak PR yang harus dibenahi dalam pencegahan korupsi di tanah air. 

Dia mengatakan hal tersebut jika tidak dibenahi akan memperburuk iklim investasi dan pembangunan di Indonesia. “Dari sisi pencegahan inilah yang harus dibuat terobosan. Karena jika tidak, maka setiap tahun akan begitu-begitu saja,” ujar dia dalam kesempatan yang sama.