Pemerintah Kabupaten Probolinggo Dinilai Tidak Berpihak Kepada Rakyat, PC PMII Probolinggo Lakukan Demonstrasi

Jum'at, 16 Juni 2023 - 02:26
Bagikan :
Pemerintah Kabupaten Probolinggo Dinilai Tidak Berpihak Kepada Rakyat, PC PMII Probolinggo Lakukan Demonstrasi
Perwakilan Bupati Probolinggo saat menemui demonstran di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Kamis (15/06/23) Siang. [Ibrahim La Haris/alfikr.id]

alfikr.id, Probolinggo- Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab), pada Kamis (15/06/2023) Siang. Mereka menuntut agar Pemerintah Kabupaten Probolinggo serius menjalankan tugasnya dalam menggunakan anggaran untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.

Para demonstran tak luput membawa puluhan poster bertuliskan protes atas anggaran yang tidak berpihak terhadap rakyat. Selain itu, mereka juga berorasi di depan Kantor Bupati dengan membawa berbagai isu strategis, seperti; kemiskinan.

Abdul Razak selaku Ketua II Pengurus Cabang (PC) PMII Probolinggo meminta agar Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Priharjoko dan Sekretaris Daerah (Sekda), Ugas Irwanto untuk menemui para demonstran di depan Kantor Bupati. Namun, kata Rozak, keinginannya tidak membuahkan hasil.

“Sial, malah diwakili Staf Ahli Bupati, Agus Muhson. Menurut kami, tidak bisa diwakilkan. Kami ke sini hanya ingin berdiskusi dengan kedua orang itu. Meski 20 menit,” terang Abdul Razak dalam orasinya.

Kader PMII membawa puluhan poster bertuliskan protes atas anggaran yang tidak berpihak terhadap rakyat. [Ibrahim La Haris/alfikr.id]

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab), menurut Abdul Razak, tidak berpihak terhadap rakyat. Dia meminta agar kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Probolinggo di seriusi oleh Pemerintah. Karena, Razak menambahkan, saat ini Kabupaten Probolinggo masih berada di posisi ke-4 termiskin di Jawa Timur.

“Kita lihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kab. Probolinggo pada tahun 2022 sebesar 2,4 triliun yang terealisasi hanya 33,4 persen atau 820 miliar. Dengan hal tersebut, Pemkab Probolinggo telah gagal menjalankan amanahnya,” jelas Razak.

Mirisnya, kata Razak, beberapa dekade Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Probolinggo serapannya hanya diperuntukkan untuk para birokrasi.

“Anggaran tersebut lebih banyak dinikmati oleh plat berwarna merah (pemerintah) dari pada untuk rakyat. Apalagi baru-baru ini, pemerintah berbelanja sejumlah mobil dinas untuk para pejabat,” pungkas Razak.

Penulis
Ahmad Rifa'i
Editor
Adi Purnomo S

Tags :