alfikr.id, Probolinggo-Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo mengundang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo untuk debat terbuka di Alun-alun Kraksaan. Kegiatan  yang bertajuk APBD untuk Rakyat Apa Pejabat, akan diselenggarakan pada Senin (3/7/23).

Menurut informasi yang didapatkan Ketua II PC PMII, Abdul Rozak, PLT Bupati dan Sekda Kabupaten Probolinggo tidak bisa menghadiri undangan tersebut. “Informasi sampai perhari ini keduanya tidak bisa hadir memenuhi undangan kami secara terbuka. Justru mereka meminta untuk kita melakukan audiensi dengan batasan orang di dalam ruangan,” ungkap Abdul Razak via WhatsApp pada Minggu (2/7/23).      

Melalui undangan terbuka itu, PC PMII juga mengundang petani, nelayan, dan masyarakat sekaligus kader PMII se-Probolinggo. Rozak mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menguji pihak Pemkab Probolinggo terkait keberpihakan mereka terhadap masyarakat melalui pengelolaan APBD.

“Jika PLT Bupati dan Sekda tidak hadir, maka pihak PC PMII Probolinggo, akan turun aksi jilid II. Kita juga muak bicara dengan mereka yang terkesan eksklusif namun pada faktanya kinerja mereka sama saja. Jadi sekalian kita terbukti,” tegas Rozak kepada alfikr.id.

Berangkat dari kajian-kajian pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan, PC PMII menemukan beberapa kejanggalan dalam APBD Kabupaten Probolinggo dan tidak berpihak kepada rakyat.

“Terbukti belanja pegawai lebih tinggi anggarannya ketimbang belanja modal yang itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo,” terang Rozak.

Ihwal APBD, Ketua Cabang PMII Probolinggo, Abu Rizal Hakim meyampaikan bahwa sampai hari masih belum ada upaya serius dari Pemkab Probolinggo. Padahal pihaknya telah melakukan upaya audensi, diskusi publik hingga aksi di depan kantor Pemkab.

“Mereka masih menutup mata dari pelbagai persoalan APBD. Padahal apa yang kita lakukan untuk kebaikan bersama khususnya masyarakat Probolinggo,” ujar Rizal.