alfikr.id, Jakarta- Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa survei dua terendah terindikasi pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Partai Politik, Minggu, (02/07/2023)

Dilansir dari Republika, Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan kecondongan kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga Negara. Tingkat pertama, masih dipimpin oleh Tentara Indonesia (TNI) dengan jumlah kepercayaan publik sebesar 95,8 persen. Kedua, disusul Presiden dengan komposisi kepercayaan publik sebanyak 92,8 persen. Sedangkan ketiga, diraih Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan nilai kepercayaan publik 81,2 persen.

Untuk yang keempat, diperoleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sejumlah 76,4 persen. Kelima, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan 75,4 persen. Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terbilang 73,8 persen. Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat 73,3 persen.

Sementara, dua terendah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar 68,5 persen dan Partai Politik (Parpol) 65,3 persen. Terbukti, dari sembilan lembaga yang diuji hanya lembaga DPR dan parpol berada di papan bawah.

Dikutip dari JawaPos.com, Menurut Direktur Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, sebetulnya hasil survei DPR dan parpol tetap konsisten. “Namun, konsistennya ada dibawah.” Sebenarnya, secara keseluruhan kepercayaan publik mengalami peningkatan daripada survei sebelumnya.

Misalnya pada Juni tahun 2022, tingkat kepercayaan DPR berjumlah 62,6 persen dan parpol 56,6 persen. Selain itu, survei yang sangat rendah kepada DPR dan parpol terjadi pada September tahun 2017, tingkat kepercayaan publik hanya mencapai 39,2 persen.

Burhanuddin melanjutkan, adanya kenaikan kepercayaan publik sangat penting pada lembaga demokrasi seperti DPR. Sebab, itu menjadi tolak ukur kepercayaan publik pada sistem berjalannya demokrasi. Selain itu, menurutnya DPR perlu melakukan transformasi kelembagaan untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik.

“Jika publik percaya lembaga bisa menjalankan kinerjanya, maka bisa semakin meningkat kepercayaannya,” terangnya.

Senada hal itu, Habiburrokhman anggota DPR RI Fraksi Gerindra, dia menyampaikan, rilis survei itu harus dijadikan motivasi bekerja bagi anggota DPR dan parpol. Meskipun begitu, menurutnya, hasil survei kepercayaan publik masih bisa berubah. “Walaupun, persepsi masyarakat sejauh ini masih negatif dan sangat kuat,” jelas Habib.

Terlebih, dia menuturkan banyak sekali kerja DPR yang sejalan dengan pemikiran dan harapan publik, misalnya kasus Rafael Alun dan Bima Lampung. Bahkan, Habib membantah jika pihak DPR tidak aspiratif terhadap masyarakat. “Memang, setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan DPR tidak bisa menyenangkan semua pihak,” tuturnya.