"Kita ini sedang apa? Berada di mana? Kita ini apa? Apa yang bisa kita lakukan? Dan mau ke mana kita ini? Silakan dijawab sendiri-sendiri,” tanya KH. Said Aqil Siroj selaku Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada para peserta Musyawarah Kubro (MK), yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Ahad (21/12/25).

Sebagai upaya mengatasi konflik yang terjadi di tubuh PBNU, Kiai Said mengajak kepada para peserta MK yang terdiri para kiai sepuh, Pengurus Wilayah (PW), Pengurus Cabang (PC) dari seluruh Indonesia, hingga Pengurus Cabang Istimewa (PCI) luar negeri yang hadir secara memikat maupun berani untuk berintrospeksi diri.

Mengutip perkataan Sayyidina Umar bin Khattab yang berbunyi “hasibu anfusakum qobla an tuwasabu.” Kiai Said mewanti-wanti, bahwa sebelum dihisab oleh Allah perlu ada upaya untuk muhasabah diri. Karena tanggung jawab di hadapan Allah itu sangat berat.

Kiai Said mengajak untuk bleming self atau menyalahkan diri sendiri atas terjadinya konflik internal PBNU. "Mari semuanya bilang, saya yang salah, bukan siapa-siapa, apa Wahabi yang salah? Apa HTI yang salah? Saya yang salah!" ajak beliau agar tidak menyalahkan kelompok lain.

Bagi Kiai Said, kejadian yang ada di PBNU sangat parah sehingga menjadi istihza' atau tertawaan semua orang, baik oleh kalangan di luar nahdliyin ataupun non muslim. Hal itu bisa dilihat di media sosial, terutama di beberapa podcast ada pembahasan yang meremehkan NU.

“Tapi sampai kapan kita membiarkan seperti ini? Mari kita cepat selesaikan dengan islah atau perdamaian, pertemuan. Kalau tidak, maka muktamar diserahkan kepada PC dan PW,” tutur Kiai Said.

Tabayun akbar itu menghasilkan tiga keputusan. Pertama, kedua pihak yang berkonflik diminta melakukan islah (bertemu dan berdamai) secara sungguh-sungguh dengan batas waktu selambat-lambatnya tiga hari, dihitung mulai Ahad 21 Desember 2025 pukul 12.00 WIB.

Kedua, jika setelah kurun waktu yang disepakati tidak ditemukan titik terang, MK meminta kepada kedua pihak untuk menyerahkan kewenangan, dan kepercayaan kepada mustasyar, guna menyelenggarakan muktamar NU Tahun 2026, 1×24 jam setelah berakhirnya islah.

“Jika opsi satu dan dua tidak terpenuhi, serta kewenangan tersebut juga tidak diserahkan kepada mustasyar, MK bersepakat untuk menyelenggarakan muktamar luar biasa (MLB) melalui penggalangan dukungan 50 persen, tambah 1 PWNU dan PCNU,” terang KH Ubaidullah Shodaqoh, Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah saat membacakan hasil MK dikutip dari kompas.id.

MLB ini diselenggarakan selambat-lambatnya sebelum keberangkatan kloter pertama jemaah haji tahun 2026. Kepanitiaan MLB disusun oleh dan dari unsur PWNU dan PCNU, dengan melibatkan unsur internal NU yang dipandang perlu.

“Kalau bukan kita yang menyelamatkan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjaga 'adhamatil jami'ah wakibriyaiha (Keagungan dan kebesaran NU, red) Siapa lagi? Kita taati para ulama, kita taati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan mari kita hormati pertemuan mustasyar ini,” lanjut Kiai Said.

Selain itu, konflik di PBNU menurutnya cukup ironis. Sebab NU seharusnya bisa menjadi penengah dan moderat ketika ada konflik, serupa dengan prinsip tawasuth, tawazun dan iktidal yang telah mengakar di NU. “Eh, kita sendiri yang berkonflik,” pungkas beliau.

Menukil dari tempo.co konflik itu bermula sejak beredarnya surat berisi kesimpulan hasil rapat harian Syuriyah PBNU di Hotel Aston Jakarta, pada Kamis, 20 November 2025. Dalam surat yang diteken oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, terdapat dua poin penting hasil keputusan rapat, yaitu permintaan kepada KH. Yahya Cholil Staquf untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum (Ketum), apabila tidak mengundurkan diri, akan dihentikan paksaan Syuriyah PBNU.

Dalam surat tersebut Rais Aam juga menilai kehadiran narasumber Peter Berkowitz yang berafiliasi dengan jaringan zonisme pada acara Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU telah melanggar nilai-nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

Menurut Syuriyah PBNU, hadirnya narasumber kontroversial itu melanggar aturan dan mencoreng nama baik NU. Oleh karena itu, Gus Yahya termasuk telah melangkahi Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025. Pada Pasal 8 huruf a, disebutkan mengenai penghentian fungsionaris yang mencemarkan nama baik NU.

Selang beberapa waktu, Kiai Miftah mencopot Charles Holland Taylor sebagai penasihat khusus untuk urusan internasional ketua umum PBNU. Pemecatan itu merupakan tindak lanjut dari rapat Syuriah tersebut. Tak hanya itu, Syuriyah PBNU juga menganggap Gus Yahya membuat tata kelola keuangan PBNU menyimpang. Keadaan itu menyalahi peraturan, peraturan perkumpulan, dan AD/ART NU.

Setelah beredarnya surat itu, Gus Yahya menolak mundur. Menurutnya rapat Syuriyah tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Kemudian ia mengumpulkan pimpinan PWNU se-Indonesia melakukan rapat koordinasi di Hotel Novotel Samator, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu malam, 22 November 2025.

Usai rapat itu, Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya. Sebab keputusan rapat harian Syuriyah tidak memenuhi standar organisasi. "Kalau dokumen resmi itu tanda tangan digital, sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kan zaman sekarang mudah sekali membuat tanda tangan scan. Maka kita lihat nanti," ujarnya.

Gus Yahya usai rapat pada Ahad dini hari, 23 November 2025. Menurutnya, hasil rapat Syuriyah tidak memiliki wewenang dalam mencopot jabatan pengurus harian, termasuk Ketum PBNU. Sebab, pencopotan jabatan diatur dalam aturan dasar aturan AD/ART PBNU, yaitu hanya bisa dilakukan melalui muktamar.

“Keputusan rapat harian Syuriyah beberapa hari yang lalu, ya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa mengikat, dan tidak akan ada titik. Yang ada cuma ya janji dan keributan yang tidak jelas terlihat, itu bisa dilihat dengan gamblang sekali,” kata Gus Yahya usai menggelar pertemuan dengan para kiai di kantor PBNU, Jakarta, Ahad malam, 23 November 2025.