MATARAM, ALFIKR.CO- Ditengah maraknya paham radikalisme dan intoleransi, Ulama' Afganistan mengadakan kunjungan ke Indonesia dengan maksud untuk menyampaikan kekagumannya terhadap Indonesia yang memiliki semangat toleransi yang tinggi sehingga jauh dari pepecahan. Hal ini, disampaikan oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo, saat membuka Munas dan Konbes NU, di Mataram, NTB, Kamis (23/11/17).

Kunjungan Ulama' Afganistan diterima oleh presiden dua hari yang lalu, di istana ke Presidenan RI, Selasa (21/11/17). Bahwa Indonesia yang terdiri dari 714 suku yang berbeda-beda agama, dan 1.100 bahasa daerah, mampu hidup dalam kebersamaan dan persatuan yang cukup kokoh. 

Sementara itu, Afghanistan yang hanya terdiri dari tujuh suku, dua diantaranya bertikai sehingga memicu perang dan membawa intervensi asing. Perang yang berlangsung sejak 1973, kini sudah berumur empat dekade. Kepada Jokowi, para ulama ini menginginkan Indonesia bisa menjadi mediator perdamaian di Afghanistan.

“Beliau menyampaikan kepada saya, Indonesia ini mau beperan sebagai mediator pertikaian yang ada di Afghanistan dan saya sanggupi. Karena Afghanistan itu sebenarnya negara kaya, deposit minyak dan emas paling besar di dunia. Hanya  saja tak bisa dikelola. Sehingga Afghanistan tak bisa memberikan kesejahteraan bagi warganya,” ujar Jokowi mengutip pembicaraannya dengan ulama Afghanistan beberapa hari yang lalu.

Namun, Jokowi menegaskan pihaknya tetap menanti rekomendasi dari Nahdlotul Ulama (NU) dan berharap permasalahan ini bisa di bahas pada Munas NU kali ini. “Kami mohon nantinya bisa dibahas yang disampaikan, rekomendasi-rekomendasi terutama yang berhubungan dengan pemerintah dan kami bisa menindaklanjuti,” ujarnya.

Jokowi mengaku akan sangat menantikan rekomendasi NU yang terkait dengan gerakan radikalisme dan paham yang intoleran. Pemerintah akan berupaya bersikap tegas terhadap penyebar aliran-aliran radikal dan sikap intoleran khususnya di Indonesia. “Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena sekarang pegangan kita sudah kuat, ada UU-semua, perpunya. Jadi kalau memutuskan, ada payung hukumnya yang jelas,” ujarnya.