Siti Armuna (60 th) didampingi sang cucu, Taufik, dan beberapa mayarakat mendatangi gedung DPRD Kabupaten Probolinggo (26/09). Kedatangan nenek Armuna untuk menuntut keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum atas rencana penggusuran warung kelontong miliknya yang terletak di desa Jabung Candi, kecamatan Paiton, kabupaten Probolinggo oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Warung milik nenek Armuna akan di gusur karena dianggap telah menggangu saluran irigasi. Padahal, bangunan tersebut telah berdiri pada tahun 2006 dan mendapatkan izin dari Pengairan dan Kepala Desa Jabung Candi. Tapi, baru dipersoalkan setelah ada bangunan di belakang warung tersebut yang baru saja selesai di bangun.

Menurut penuturan nenek Armuna warung itu adalah satu-satunya sumber penghasilan keluarga yang dibangun dari hasil jerih payah usaha anaknya, Ibu Musrifa yang saat ini jadi TKI di Malaysia. Untuk  itu, ia akan berjuang dan meminta perlindungan hukum kepada DPRD.

“Saya ke sini karena Bapak wakil rakyat, dan saya rakyat asli Probolinggo,” ungkapnya.

Ia berharap tidak terjadi penggusuran sebelum ada ganti rugi lahan dan bangunan. “Karena hanya ini yang keluarga kami punya. Kami tidak punya tanah untuk di tanami. Anak saya (Musrifah-red)  punya dua anak. Yang satu putus kuliah di semester 5 dan adikknya masih sekolah Madrasah Aliyah,” ucapnya patah-patah.

Jumanto dari Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Bela Keadilan menyampaikan bahwa rencana penggusaran warung milik nenek Armuna akan mencidrai rasa kemanusiaan. Jika itu sampai terjadi maka akan mengundang reaksi dari warga sekitar. Untuk itu, DPRD diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan sosial.

“Rakyat kecil ini harus dilindungi. Jangan hanya dipandang dalam sudut pandang hukum tapi dipandang dalam kacamata kemanusiaan juga. Nenek ini punya anak dan sekarang kerja jadi TKI. Cucunya putus kuliah karena tidak mampu untuk membiyai. Lah, sekarang usahanya mau di gusur. Lalu, apa yang akan diberikan pemerintah kepada rakyat ini?”, katanya.

Menaggapi hal ini, Lukman Hakim berjanji akan mennyampaikan masalah tersebut kepada pimpinan lainnya. Dan secepatnya akan segera bertindak turun ke lokasi untuk memastikan duduk persoalannya.

“Kami juga akan komunikasikan dengan kepala Satpol PP. Dan benar, kasus ini harus di pandang dengan kacamata kemanusiaan. Ini merupakan aspirasi kedua yang datang ke  kami di DPRD setelah tadi ada aspirasi dari adik-adik mahasiswa ” ucap wakil DPRD Kabupaten Probolinggo yang baru dilantik itu.

(Sumber Foto: Abdul Haq)