PROBOLINGGO, ALFIKR.CO- Pengrus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo masa khidmat 2019-2020, menyelengarakan acara Pelantikan dan Sarasehan Pergerakan. Acara tersebut berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Senin (27/01/2020).

Tema peran mahasiswa peduli lingkungan dan problematika sosial dalam rangka penguatan politik di negara demokrasi, dipilih untuk menjadi pembahasan dalam sarasehan pergerakan itu.

Rojabi Asghargany, tenaga pengajar Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dihadirkan sebagai pemateri yang menyorot aspek sosial.

Tenaga pengajar yang saat ini menempuh pendidikan S3 di Universitas Airlangga Surabaya, ini mengatakan bahwa jika dilihat dari aspek ilmu sosial, masyarakat memiliki banyak persoalan. Salah satunya adalah kesenjangan sosial.

Rojabi mengatakan ketimpangan itu ada karena distribusi kekuasaan dan lahan pekerjaan yang tidak merata. "Sehingga terjadi pola-pola dominasi ekonomi yang terpusat hanya pada segelintir orang saja,” katanya saat dihubungi via WhatsApp.

Tindakan monopoli korporasi, lanjut Rojabi, termasuk salah satu faktor kesenjangan sosial. “Di Indonesia sampai saat ini masih belum ada undang-undang yang mengatur tentang monopoli korporasi,” jelasnya.

Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air. Sementara 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk.

Di kawasan Asia, ketimpangan kekayaan Indonesia berada di urutan ketiga setelah Thailand dan India. Di negeri Gajah Putih, 1% orang terkaya menguasai hampir 70% total kekayaan penduduk dewasa. Sementara di India, 1% orang terkaya menguasai separuh total kekayaan penduduk dewasa. 

Sedangkan di Jepang, 1% orang terkaya hanya menguasai 18% total kekayaan penduduk dewasa. Ini mengindikasikan meratanya kekayaan penduduk di Negeri Matahari Terbit itu.

“Di Probolinggo, kita tidak bisa menutup mata bahwa  terjadi praktek monopoli korporasi yang berkelanjutan pada praktek monopoli ekonomi, dan itu harus diatur,” tegasnya.

Soal bagaimana seharusnya menyikapi hal tersebut, Rajabi Asghargany menjelaskan bahwa harus ada pemisahan antara  kepentingan pribadi dan masyarakat.

“Artinya kita harus belajar pada masa-masa khitah Nahdlatul Ulama atau masa-masa periode Gus Dur (Abdurrahman Wahid), dimana nafsu-nafsu politik dan ekonomi harus dibendung dan kembali kepada persoalan umat,” pungkasnya kepada alfikr.co