PROBOLINGGO, ALFIKR.CO- Staf Wahana lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan hadir memberikan materi pada kegiatan sarasehan pergerakan yang bertema peran mahasiswa peduli lingkungan dan problematika sosial dalam rangka penguatan politik di negara demokrasi.

Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan pelantikan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo, Senin (27/01).

Menurut Wahyu, kerusakan alam disebabkan oleh dua faktor yakni manusia dan alam. Faktor alam ini terjadi karena siklus bumi, gempa bumi, dan letupan gunung berapi. 

Sementara kerusakan alam yang dilakukan oleh ulah manusia, kata Wahyu, bisa dilihat secara personal dan general.

"Personal lebih ke budaya, kayak membuang sampah sembarangan, tidak mau menjaga ekosistem dengan menebang atau membangun sembarangan,” katanya kepada alfikr.co via WhatsAapp.

Sementara pada persoalan general, jelas Wahyu, disebabkan karena adanya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, misalnya alih fungai lahan dan hutan untuk kebutuhan industri dan maraknya legitimasi pemegang kebijakan melalui serangkaian regulasi. Wahyu menyanyangkan tindakan eksploitasi ini.

“Artinya, investasi diperluas demi tercapainya indikator pertumbuhan ekonomi. Ini bertentangan dengan upaya pelestarian alam atau upaya hidup berimbang antara kebutuhan dan menjaga ekosistem. Karena prinsip investasi ialah untung,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 mencapai 0,68. Artinya hanya 1% rakyat Indonesia menguasai 68% sumber daya lahan.

Adapum catatan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2018, menyebut 40,46 juta hektare lahan di kawasan hutan dikuasai korporasi, sedangkan masyarakat hanya memiliki 1,74 juta hektare.

“Kembali lagi, industri ini untuk siapa? lahan luas dikuasai oleh siapa? Kita harus mengubah perspekif soal kesejahteraan dan mencoba lepas dari konstruksi neolib yang menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi yang developmentalis. Kita harus lebih mengutamakan distribusi yang adil dan mendorong kuasa kolektif atas perekonomian,” paparnya.