ALFIKR.CO- Moh. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI), menanggapi kepulangan Rizieq Shihab pada 10 November mendatang.

Menurutnya, kepulangan Rizieq tersebut tidak ada sangkut paut dengan Pemerintah. Ia hanya menyarankan kepada Rzieq untuk segera mengurus kepulangan agar tak dideportasi. Karena, apabila ada masalah pelanggaran keimigrasian, hal itu sepenuhnya urusan Rizieq dengan pemerintah Saudi.

“Itu kan urusan dia dengan Pemerintah Arab Saudi, bukan dengan kita (Indonesia),” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon, politisi Fraksi Gerindra, menilai bahwa pernyataan Menko Polhukam RI memojokan Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia. Fadli Zon membandingkan kasus Rizieq Shihab dengan perlakuan pemerintah Indonesia terhadap Reynhard Sinaga, kriminal di Inggris yang masih diberikan bantuan hukum.

"Reynhard di Inggris yang jelas-jelas super kriminal dan memalukan Indonesia diberi bantuan hukum. Habib Rizieq Shihab (HRS) di Saudi Arabia malah dipojokkan pernyataan-pernyataan Menko @mohmahfudmd n Dubes RI di Saudi. Sungguh tak adil n ironis. Selamat datang HRS! #AhlanWaSahlanIBHRS @Menlu_RI," tulis Fadli Zon di akun Twitter-nya, @fadlizon, Jumat (6/11).

Mahfud MD pun tidak membenarkan pernyataan Fadli Zon. Melalui akun tweeternya ia membalas cuitan Fadli Zon, “Pak Fadli Zon, awal- awal saya jadi menkopolhukam saya sudah mencoba menghubungi teman-temen yang dekat dengan Rizieq. Maksud saya akan membantu jika diperlukan, tapi saya dikirimi video sumpah bahwa dia tak mau bantuan pemerintah. Coba lihat ini. Bagaimana kalau kita mau membantu tapi ditolak? Kok salah terus? https://t.co/wbpJe902Kr,” curhatnya di twitter.

Tidak lama kemudian, Fadli Zon membalas, “Pak, saya tidak tahu latar belakang penyataan Habib Rizeq Shihab  tersebut, mungkin saja ada peristiwa atau pengalaman tertentu yang mengiringinya. Namun kalaupun Habib Rizeq Shihab tidak mau minta bantuan pemerintah, bukan berarti boleh dipojokkan atau malah dipersulit. Bukankah begitu?” tulisnya.

Mahfud MD kembali menjawab, “Konteksnya sebagai pemerintah saya mau membantu, tapi dijawab dengan video itu. Kalau kita mau bantu kan harus punya dokumen dan tandatangan dia. Bagaimana kita mendapatkan itu, sementara selain ada sumpah begitu dia tak melaporkan masalahnya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Dari mana kita bisa membantu tanpa dokumen?” balas Mahfud MD.

Fadli Zon menanggapi lagi, “Baiklahah Pak Moh. Mahfud MD, mungkin ada kesalah pahaman teori dan praktiknya. Konteks bisa beda. banyak yang misterius waktu itu. Saya percaya pak Mahfud mau bantu, tapikan belum jadi Menko. Kalau begitu bantulah kini dengan narasi welcoming yang hangat sebagai warga negara dan ulama. Kalau bisa ikut jemput. Salam,” tambahnya

Mahfud MD membalas, “Betul pak, sebelum saya menko Rizieq sudah di Saudi. Awal saya menko ribut dia dicekal. Saya mau bantu, saya jumpa pers minta dikirim dokumen lewat email  atau WA, tapi tak berjawab, malah yang masuk video sumpah itu. Jadi saya cari informasi sendiri ke kerajaan Saudi, termasuk ke imigrasi dan bicara dengan duta besar (Dubes) Saudi,” tulisnya mengakhiri.