ALFIKR.CO- Seperti diketahui, pada tanggal 2 November 2020 kemarin, Presiden RI Joko Widodo resmi meneken sah draft final Omnibus Law setebal 1.187 halaman ini. Hal ini dinilai massa merupakan tindakan kontra rakyat.

Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 Nopember tahun ini, gelombang penolakan disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja masih merebak di pelbagai daerah di Indonesia.

Surabaya, misalnya, massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) melakukan aksi yang bertajuk “Festival Rakyat: Senja di Ujung Petaka UU Cipta Kerja, Merawat dan Memperluas Perlawanan” di depan Patung Gubernur Suryo. Tepatnya di seberang Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Selasa (10/11/2020).

Menurut rilis yang diterima ALFIKR.CO Festival Rakyat ini merupakan ekspresi perlawanan yang diinspirasi dari nilai dan budaya rakyat.

Tak seperti aksi-aksi sebelumnya, festival rakyat kali selain berorasi, massa aksi juga mengisi dengan teatrikal, musik, puisi, serta ada beberapa lapakan, salah satunya, hasil tani. Selain itu juga ada seribu cap tangan tolak Omnibus Law.

Tuntutan-tuntutan penolakan terhadap UU Cipta Kerja terus lantang disuarakan. Hal tersebut, tulisnya, merupakan upaya mendorong terbangunnya demokrasi sepenuhnya, serta menegaskan kedaulatan rakyat sesuai konstitusi.

“Getol Jatim akan terus bersuara, dan melakukan aksi-aksi protes untuk melawan pembajakan atas demokrasi, ketidakadilan dan bentuk menentang otoriterisme,” tulisnya.

Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, UU Cipta Kerja akan semakin memperparah eksploitasi atas manusia dan alam.

Selain itu, regulasi ini dibuat untuk memfasilitasi pasar bebas dan eksploitasi sumber daya alam masif, hingga, kata dia, menciptakan cadangan pekerja dengan sistem kerja fleksibel dan upah murah.

Lebih jauh, Lebih jauh, isu humanisme dan enviromentalisme yang sering digaungkan oleh pemerintah hanya sekedar kamuflase agar kelihatan baik. Padahal, lanjutnya, tidak sama sekali. Eksploitasi manusia dan alam akan semakin eksis.

“Mari bergerak bersama, perluas solidaritas dan jaga nyala api perlawanan,” tutupnya.

Aksi serupa juga terjadi di Malang, Aliansi Malang Melawan kembali turun jalan berunjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja alias Omnibus Lawdi depan DPRD Kota Malang, Selasa (10/11/2020).

Humas Aliansi Malang Melawan, Agung Ferry Widiatmoko menerangkan, bahwa pihaknya sepakat untuk tetap menolak pengesahan UU Sapu Jagat ini. Pengesahan Omnibus Law, tegas dia adalah sebuah dosa besar. “Kita tegaskan tetap menolak Omnibus Law dan Mosi Tidak Percaya, buat pemerintah dan DPR RI,” tegasnya.

“Semua UU yang disahkan Jokowi dan DPR RI tidak pro rakyat. Buktinya, banyak juga pakar akademisi menilai UU ini tidak beres. Antar UU satu dengan yang lain gak nyambung blas,” katanya.

Selebihnya, disahkannya UU Cipta Kerja r ini dinilai tidak mendukung iklim perbaikan ekonomi sama sekali. Malah yang terjadi justru potensi keterpurukan ekonomi.

“Terakhir, disahkannya UU ini justru juga berpotensi memunculkan proses penyusunan UU baru yang nantinya juga akan mencederai rakyat kembali,” ujarnya.

Aksi penolakan, kata dia, juga masih akan berlanjut hingga berjilid-jilid. “Kita gak berhenti sampai disini, hari ini. Kita terus menolak,” tegasnya.