alfikr.id, Jakarta-Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) seperti pertalite, pertamax, dan solar, Sabtu, 3 September 2022. Namun, pelbagai pihak menilai tindakan ini cenderung tergesa-gesa. Pasalnya tak sedikit yang khawatir daya beli masyarakat akan menurun. 

Bantuan sosial yang disiapkan pemerintag selama empat bulan dianggap tak menjamin solusi. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menegaskan bansos yang hanya melindungi orang miskin dalam waktu 4 bulan, tidak akan cukup dalam mengkompensasi efek kenaikan harga BBM. 

Kelas menengah rentan, kata Bhima, sebelum kenaikan harga Pertalite masih sanggup membeli di harga Rp 7.650 per liter. “Sekarang harga Rp 10.000 per liter mereka turun kelas jadi orang miskin," tegasnya seperti dilansir CNCB Indonesia.com

Ia menilai data orang rentan miskin ini sangat mungkin tidak tercover dalam BLT BBM. Sebab bagi Bhima karena adanya penambahan orang miskin pasca kebijakan BBM subsidi naik.

Bhima mewanti-wanti agar pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat. Alih-alih melakukan pembatasan dengan menyasar pengguna solar yang selama ini dinikmati industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar. 

Namun Bhima menyayangkan cara pemerintah justru mengambil langkah naikkan harga BBM subsidi. “Kenaikan harga merupakan mekanisme yang paling tidak kreatif!," tegasnya. Selain itu, tujuan utama untuk membatasi konsumsi Pertalite subsidi juga tidak akan tercapai, ketika di saat bersamaan harga Pertamax ikut naik menjadi Rp 14.500 per liter. 

"Akibatnya pengguna Pertamax akan tetap bergeser ke Pertalite," pungkasnya.