Din Syamsuddin: Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah Rezim tidak Pro Rakyat
Selasa, 06 September 2022 - 02:54alfikr.id, Probolinggo - “Sudah dapat dipastikan kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok. Jika ini terjadi maka rakyat akan semakin sengsara, dan sulit untuk bangkit pascapandemi,” kata Din Syamsuddin seperti dikutip dari Berita Politik RMOL, Sabtu (03/09/22) kemarin.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menilai kebijakan Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, hingga Pertamax, merupakan kebijakan yang tidak bijak. Sebab, kebijakan harga BBM akan diikuti dengan harga-harga kebutuhan pokok membumbung tinggi.
Padahal, kata mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) ini, bangkit pascapandemi sering digaungkan oleh pemerintah dalam tema besar G-20, Recover Together, Recover Stronger (bangkit bersama, bangkit lebih kuat).
“Ketakbijakan baru ini menunjukkan secara nyata bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat,” sesalnya.
Menurutnya, pemerintah harusnya peka terhadap keadaan rakyat. Jangan anggap, ia menambahkan, jika masyarakat tidak bereaksi nan diam mereka setuju atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Padahal, lanjutnya, sebagian besar rakyat diam karena sudah apatis dan kehilangan harapan, apalagi jika bangkit melawan dengan demonstrasi akan dihadapi secara represif, dengan kekerasan oleh aparat keamanan sehingga menimbulkan korban luka-luka bahkan mati.
“Sebenarnya kalau Pemerintah bersimpati dan peduli terhadap rakyat, Pemerintah dapat menempuh cara-cara cerdas, seperti dengan menghentikan pembangunan infrastruktur yang memakan biaya tinggi tapi akhirnya banyak yang terbengkalai,” tandasnya.