alfikr.id, Probolinggo - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo menyayangkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo tahun 2022 masih rendah. Menukil dari data Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pada, Selasa, (06/09) Pemerintah Kabupaten Probolinggo masih merealisasikan 33,4 persen. 

Ketua Umum PC PMII Probolinggo, Zia Ulhaq, mengatakan serapan anggaran yang minim tentu akan menghambat pembangunan di daerah terutama di Probolinggo. 

"Kalau serapan APBD 2022 Probolinggo masih rendah, tentu kami sangat menyayangkan. Karena hal tersebut berdampak pada capaian dan kualitas pembangunan di Kabupaten Probolinggo," katanya.

Dia mengatakan, perlu ada percepatan realisasi anggaran dengan memperbaiki pengadaan barang dan jasa agar anggaran yang tak terserap agar tidak menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SILPA). Juga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo segera melakukan evaluasi terkait serapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Jadi, idealnya pemerintah harus bisa bekerja secara maksimal sejak awal tahun anggaran, yaitu sejak bulan Januari penyerapan anggaran harus dilakukan agar tak menghambat pembangunan," kata Yayak.

Serapan anggaran yang rendah tentu dampaknya ke masyarakat. Dia mengatakan, selain pembangunan yang terhambat ekonomi masyarakat juga akan terpengaruh. Bisa jadi hal ini yang menjadi factor selama ini di kabupaten probolinggo. 

"Jadi, OPD harus mempercepat realisasi penyerapan anggaran. Sebab, jika tak terserap pasti akan menjadi silpa," Pemerintah harus bekerja sesuai target pembangunan, katanya.

Senada dengan Abdul Razak, Biro Advokasi PC PMII Probolinggo menyampaikan, jika serapan APBD di Kabupaten Probolinggo cukup buruk. Hingga 6 September 2022, serapannya masih berkisar dengan Rp820 miliar dari anggaran Rp2,4 triliun.

"Sangat disayangkan dari 33,4, hanya 1,9 persen yang diperuntukkan untuk belanja modal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Selebihnya, untuk biaya operasional yang tentunya hanya dinikmati oleh para birokrasi," dedahnya.

Dalam hal ini, Serapan anggaran yang rendah indikasi pemerintah tidak mampu bekerja atau malas-malasan.

Lebih lanjut, dilihat dari proporsi realisasi APBD 2022, ia menilai pemerintah masih lebih cenderung mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo, Santiyono menampik, rendahnya serapan APBD disebabkan status wakil bupati sebelumnya masih Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

“Tahun 2022 masa sulit dan transisi. Dikarenakan statusnya Plt. Jadi kewenangan ada di Menteri dalam Negeri (Mendagri),” jelasnya.