alfikr.id, Malang-Meninggalnya ratusan orang di laga Arema FC vs Surabaya menjadi perhatian publik. Peristiwa yang diduga disebabkan oleh kekerasan aparat kepolisian itu menjadi salah satu sejarah tragedi kemanusiaan bagi Indonesia. 

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menegaskan bahwa ini betul-betul tragedi kemanusiaan yang menyeramkan sekaligus memilukan. Dia mengatakan bahwa dalam peristiwa itu hak hidup ratusan orang melayang begitu saja pasca pertandingan bola. 

Perempuan dan laki-laki dewasa, remaja dan anak di bawah umur, menjadi korban jiwa dalam tragedi ini. “Kami sampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban, pun kepada korban luka yang saat ini sedang dirawat, kami berharap pemulihan kondisi yang segera,” kata Usman dalam keterangan tertulis.

Usman menyoroti penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan negara untuk mengatasi atau mengendalikan massa. Dia menegaskan tindakan seperti itu tidak bisa dibenarkan sama sekali. 

“Ini harus diusut tuntas. Bila perlu, bentuk segera Tim Gabungan Pencari Fakta,” tegas Usman.

Mengingatkan Tragedi Peru 1964

Tragedi Kanjurahan mengingatkan kita pada tragedi sepak bola serupa di Peru tahun 1964. Kala itu, lebih dari 300 orang tewas akibat tembakan gas air mata yang diarahkan polisi ke kerumunan massa. Kondisi itu membuat ratusan penonton berdesak-desakan dan mengalami kekurangan oksigen. 

“Sungguh memilukan 58 tahun kemudian, insiden seperti itu berulang di Indonesia. Peristiwa di Peru dan di Malang tidak seharusnya terjadi jika aparat keamanan memahami betul aturan penggunaan gas air mata,” kata Usman. 

Dia menyadari bahwa aparat keamanan sering menghadapi situasi yang kompleks dalam menjalankan tugas mereka. Namun, aparat tetap harus memastikan penghormatan penuh atas hak untuk hidup dan keamanan semua orang, termasuk orang yang dicurigai melakukan kerusuhan.

“Akuntabilitas negara benar-benar diuji dalam kasus ini,” ucap Usman. Itu sebabnya, Usman mendesak negara untuk menyelidiki secara menyeluruh, transparan dan independen atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh aparat keamanan. “Serta mengevaluasi prosedur keamanan dalam acara yang melibatkan ribuan orang,” imbuhnya.