alfikr.id, Probolinggo - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sebabkan roda perekonomian masyarakat terdampak tidak stabil. Mengatasi itu, sejumlah pemerintah daerah mempersiapkan rencana bantuan sosial. Sesuai intruksi, Pemerintah pusat mewajibkan daerah menyisihkan dana transfer umum. Yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi Hasil (DBH), sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Putut Hari Satyaka, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementrian Keuangan, menegaskan daerah bisa menyesuaikan program bantuan dengan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM bersubsidi. ”Bisa untuk nelayan, pengemudi ojek, sopir angkot, tergantung daerahnya, dan meraka bisa menambahkan anggaran melebihi dua persen,” ungkapnya.

Pada 23 September lalu, terdapat 523 daerah yang menyerahkan rencana penganggaran ke pusat. “Total anggarannya mencapai Rp 3,4 triliun,” ungkap Isa Rachmatarwata, Direktur Jendral Anggaran Kementrian Keuangan.

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 1,7 triliun dana bantuan sosial untuk masyarakat, penciptaan lapangan kerja sebesar Rp 600 miliar, bantuan terhadap lingkungan suatu usaha seperti transportasi sebesar Rp 300 miliar dan program terhadap perlindungan sosial lainnya Rp 800 miliar.

Jumlah yang dianggarkan pemerintah daerah melebihi perkiraan pemerintah pusat. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyatakan sebelumnya pemerintah pusat mengestimasi total bantuan dari sisa dana transfer umum sebesar 2,17 triliun. “Ini berarti  daerah sudah cukup baik dan responsif untuk berupaya meringankan beban masyarakat melalui langkah-langkah perlindungan sosial maupun subsidi di sektor transfortasi,” dedahnya, dilansir TEMPO.CO.