alfikr.id, Enrekang - Siswa-siswi asal Enrekang, Sulawesi Selatan terpaksa belajar di kolong jembatan karena sekolahnya rusak. Menurut Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Adi Suryadi Culla, Pemkab Enrekang telah abai memperbaiki tempat belajar para siswa, serta tidak menjalankan komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

"Siswa belajar di kolong rumah warga di Enrekang itu merupakan cerminan dunia pendidikan kita. Padahal seharusnya pendidikan itu mendapatkan prioritas, karena amanah konstitusi secara jelas bahwa tugas negara dan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Suryadi, dilansir dari detikSulsel.

Suryadi mengatakan, mutu pendidikan di pelosok kurang diperhatikan oleh Pemkab Enrekang. Padahal, biaya pendidikan sudah dianggarkan sebesar 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pemerintah tidak komitmen. Dalam aturan pembiayaan pendidikan APBN atau APBD itu 20% untuk pendidikan. Pemerintah perlu digugat terkait dengan amanah konstitusi itu," tegasnya.

Bukan hanya itu, Suryadi menyoroti sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menurutnya, kebijakan yang dibuat sering menghambat kemajuan pendidikan nasional. Di antaranya, opsi pembangunan gedung sekolah baru untuk sekolah yang tidak layak masih tidak ada.

Bahkan, terdapat sistem yang lemah dari tanggungjawab Kementerian maupun Pemda dalam segi pendidikan. Contoh kecilnya, menurut Suryadi, memang Kemendikbud seringkali membuat kebijakan peningkatan mutu atau bantuan, namun tidak memperhatikan kondisi setempat. Sehingga tidak tepat sasaran.

"Nah Pemkab Enrekang juga harusnya tidak boleh diam dan abai realitas pendidikan tertinggal, harus segera merespon. Perlu pendataan lebih akurat lagi, melakukan pemetaan lebih serius," lanjutnya.

Jumurdin, selaku Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Enrekang, sebelumnya telah memberitakan bahwa terdapat ratusan sekolah di wilayahnya saat ini bangunannya tidak layak untuk di pakai. Sebenanya, usulan berbaikan telah diajukan ke Kemendikbud, namun terlalu rumit dan belom tentu disetujui oleh pusat.

"Kita akui di Enrekang ini memang masih banyak sekolah yang kurang layak. Kita sudah mendata ada ratusan. Itu meliputi SD dan SMP," kata Jumurdin kepada detikSulsel, Senin (26/9).

Seyogianya, kata Suryadi, kendala saat ini dalam melakukan perbaikan gedung di sekolah ada pada sistem Kemendikbud. Sebab pihaknya sudah mengusulkan sekolah-sekolah yang membutuhkan penanganan cepat, akan tetapi sistem dari Kemendikbud Pendidikan tidak meng-cover usulan tersebut.

"Sebenarnya Pemkab tidak membiarkan kondisi sekolah seperti itu, tapi masalah utama kami ini adalah sistem Kemendikbud," terangnya.

Alur yang perlu dilalui terkait pengusulan perbaikan sekolah cukup panjang, apalagi operator sekolah yang bersangkutan tidak jeli.

"Kami kan melakukan usulan jumlah sekolah yang butuh perbaikan dan penanganan cepat di Bappeda Enrekang. Lalu Bappeda kirim ke pusat, disinkronkanlah usulan ini ke sistem Kemendikbud. Kemendikbud sinkronkan lagi ke sistem dapodik, kalau usulan tidak sesuai dapodik biasanya mereka tidak cover. Padahal kan tidak semua operator sekolah itu jeli," pungkasnya, dilansir dari detikSulsel.