Upaya Menjaga Peran dan Pertumbuhan UMKM, Pemerintah Lakukan 4 hal
Jum'at, 07 Oktober 2022 - 10:31alfikr.id, Jakarta. Pemulihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pasca Covid-19, sokong pertumbuhan dan kinerja perekonomian Indonesia. Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), UMKM menjadi salah satu pilar terpenting selain kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Untuk mengatasi tantangan
tersebut, prioritas Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan memberdayakan
UMKM sebenarnya adalah mengatasi semua aspek kelemahan tersebut,” Jelas Menteri
Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Untuk itu, upaya menjaga
peran dan momentum pertumbuhan UMKM, pemerintah lakukan empat hal.
1. Melakukan pembangunan
infrastruktur yang tidak hanya berupa jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan
bandara, namun juga infrastruktur konektivitas digital.
“Kami menganggarkan anggaran
yang cukup besar agar kami dapat memastikan bahwa daerah terpencil di sekitar
20.000 desa di Indonesia akan terhubung melalui Satelit Palapa Ring dan Base
Transceiver Station, sehingga mereka semua yang berada di daerah terpencil akan
terhubung secara digital,” jelas Menkeu.
2. Melalui program pembiayaan. Menkeu mengatakan, bahwa sekitar 18 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan investasinya.
Melalui program Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan Ultra Mikro, pemerintah berharap bisa mengatasi problem pembiayaan usaha kecil menengah .
3. Mendorong terus perkembangan
digitalisasi UMKM. Hingga Januari 2022, sebanyak 17,2 juta UMKM telah
terdigitalisasi. Targetnya, 40 juta UMKM akan terdigitalisasi pada tahun 2024.
4. Melalui peningkatan
sinergi dan koordinasi antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan termasuk
BUMN, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk membuahkan hasil yang efektif
dalam pemberdayaan UMKM.
“Dukungan Pemerintah
tentunya tidak akan cukup untuk mendukung dan memberdayakan UMKM. Maka kita
perlu menyusun strategi dan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan sektor
publik, akademi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan
skema keuangan syariah untuk UMKM,” pungkas Menkeu.