alfikr.id, Jakarta- Beriringan dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Bulan September lalu. Beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, beras salah satunya.

Lonjakan harga beras, sangat berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga. Kenaikan yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), di khawatirkan akan memperlemah daya beli masyarakat.

Sebelumnya masyarakat sudah tertimpa Covid-19, kenaikan harga minyak goreng, dan problem geopolitik antara Rusia dan Ukraina membuat ekonomi global tidak stabil. 

Dalam satu pekan terakhir, harga beras sudah melonjak lebih dari 50 persen. Seperti di pasar induk cipinang, harga beras yang berkualitas medium yang sebelumnya berharga Rp. 9000 per kilogram, pada tanggal 3 Oktober lalu telah mencapai kisaran Rp 13.600 per kilogram. Harga tersebut melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang di tetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 9.450 per kilogram.

Hal lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga beras, disebabkan oleh naiknya harga gabah. Sebelumnya harga gabah kering pada petani mencapai Rp 5.288 per kilogram, pada akhir bulan September harga gabah kering dari petani sudah mencapai Rp 6000 per kilogram. Ditambah lagi dengan biaya logistik, maka di perkirakan harga beras medium bisa mencapai Rp 15.000 per kilogram.

Menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Zulfikfli Hasan pada acara pers Kinerja 100 hari Kementerian Perdagangaan di Jakarta, hari Minggu (25/9/2022). Ia menyampaikan masarakat tidak perlu khawatir pada kenaikan harga beras.

Pasalnya, Zulhas akan melakukan kerja sama dengan Perum Bulog untuk mengintervesi pasar. kebijakan ini di lakukan agar daya beli masyarakat terhadap beras bisa terjaga.

“Kita bersama Bolug akan melakukan intervesi pasar bahkan besok ke Riau juga akan melakukan intervesi pasar,” pungkasnya Mendag Zulhas dilasir dari Kompas.com.

Namun masalahnya, pada saat ini cadangan beras Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya mencapai 800 ribu ton, padahal untuk memenuhi permintaan pedagang pasar agar bisa mengendalikan harga. Dibutuhkan sekitar 1,5 juta, dengan jumlah beras demikian di harapkan bisa mengendalikan harga beras pada konsumen.  

Oleh karena itu, Bulog perlu bekeja sama dengan petani untuk menyerap gabah lebih banyak dari petani. Tidak hanya itu, bersinergi dengan perusahaan milik negara lainnya yang memproduksi beras juga perlu di lakukan.

Jika usaha yang di lakukan belum mampu untuk membendung harga beras, maka jalan lain yang bisa di tempuh oleh pemerintah bisa melakukan impor beras. Pemerintah tidak perlu ragu untuk membuka keran impor, jika sekiranya itu perlukan untuk mengatasi kenaikan pada harga beras.

"Saya mau dihujat orang pun kalau memang kurang, harus impor beras. Enggak apa-apa karena beras itu pengaruh terhadap inflasi 3,3. Jadi kalau beras langkah itu enggak kebayang deh," ungkap Zulhas, dilansir dari kompas.com.

Sumber: Tempo.co