alfikr.id, Jakarta-Buruh yang tergabung dalam sejumlah organisasi dan serikat pekerja bakal menggelar demo besar-besaran serempak di 34 provinsi di Indonesia pada 12 Oktober 2022. Unjuk rasa dikatakan bakal melibatkan puluhan ribu buruh di Tanah Air.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, khusus Provinsi Jawa Barat (Jabar), Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan Provinsi Banten, aksi akan dipusatkan di Istana Negara dengan melibatkan 50 ribu orang buruh. sementara di 31 provinsi lainnya, aksi akan dilakukan di kantor gubernur masing-masing provinsi.

"Dalam aksi ini, setidaknya ada 6 tuntutan yang akan diusung. Tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law (UU Cipta kerja), Naikkan UMK/UMSK tahun 2023 sebesar 13 persen, Tolak ancaman PHK di tengah resesi global, reforma agraria, dan sahkan RUU PRT," kata Said dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (9/10).

Buruh juga akan meminta UMK/UMSK tahun 2023 dinaikkan, reforma agraria, dan menuntut agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan menjadi UU. Iqbal menjelaskan kenaikan BBM membuat daya beli masyarakat turun. Sebab, harga-harga kebutuhan pokok naik namun upah buruh tak juga dinaikkan.

Lebih lanjut, Iqbal menerangkan upah buruh dimungkinkan tidak naik karena pemerintah masih menggunakan aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

"Inflasi yang terasa bagi kaum buruh adalah 3 komponen. Pertama, kelompok makanan, inflasinya tembus 5 persen. Kedua, transportasi naik 20-25 persen dan kategori ketiga adalah kelompok rumah. Di mana sewa rumah naik 10-12,5 persen," imbuhnya.

Oleh karena itu, buruh akan meminta kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13 persen saat unjuk rasa nanti. Berdasarkan litbang Partai Buruh, Iqbal mengatakan inflasi tahun 2023 diperkirakan akan tembus di angka 7-8 persen pasca kenaikan BBM. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dikisaran 4,8 persen.

“Kita ambil angka 7 persen untuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi katakanlah 4,8 persen. Angka itu dijumlah, totalnya  11,8 persen. Ini yang seharusnya menjadi dasar kenaikan upah. Pembulatan yang diminta adalah kenaikan upah 13 persen," tutupnya.