alfikr.id, Probolinggo-Menurut laporan riset Institute for Essential Services Reform (IESR) yang bertajuk Financing Indonesia's Coal Phase-Out, sampai Mei 2022 ada 86 PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas terpasang 40,2 GW.

Rinciannya, sebanyak 26 PLTU batu bara (12,5 GW) dimiliki PLN, sedangkan 32 PLTU (18,5 GW) dimiliki independent power producer (IPP) atau perusahaan pembangkit independen.

Adapun 28 PLTU lainnya (9,2 GW) merupakan captive plants, yakni pembangkit listrik yang dimiliki perusahaan swasta dan hasilnya hanya digunakan untuk kepentingan privat (tidak dijual kepada publik).

Dari seluruh pembangkit tersebut, IESR menilai ada 12 PLTU batu bara yang layak dipensiunkan dini pada tahun 2023, yaitu:

1. Banten Suralaya Power Station (Banten): kapasitas 1.600 megawatt (MW)
2. PLN Paiton Power Station (Jawa Timur): kapasitas 800 MW
3. Cilacap Sumber Power Station (Jawa Tengah): kapasitas 600 MW
4. Cikarang Babelan Power Station (Jawa Barat): kapasitas 280 MW
5. Asam-Asam Power Station (Kalimantan Selatan): kapasitas 260 MW
6. Bukit Asam Muara Enim Power Station (Sumatra Selatan): kapasitas 260 MW
7. Ombilin Power Station (Sumatra Barat): kapasitas 200 MW
8. Tabalong Power Station (Kalimantan Selatan): kapasitas 200 MW
9. Merak Power Station (Banten): kapasitas 120 MW
10. Tarahan Power Station (Lampung): kapasitas 100 MW
11. Bangka Baru Power Station (Bangka Belitung): kapasitas 60 MW
12. Tabalong Wisesa Power Station (Kalimantan Selatan): kapasitas 60 MW

"12 pembangkit batubara ini dengan kapasitas total 4,5 GW dapat dipensiunkan dini antara 2022 sampai 2023, untuk membantu memperbaiki kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan ketahanan air," kata IESR dalam laporannya.

“Beberapa pembangkit layak dihentikan karena kondisinya sudah menua dan mencapai akhir umur ekonomis, seperti Banten Suralaya dan PLN Paiton di sistem Jawa-Madura-Bali, Bukit Asam Muara Enim di sistem Sumatra, dan Asam-Asam di sistem Kalimantan," lanjutnya.

Dalam catatannya, mereka menyebutkan, beberapa pembangkit lainnya memiliki rekam jejak buruk karena dibangun di dekat wilayah permukiman warga. Mereka mencontohkan PLTU Cilacap Sumber dan Ombilin sudah diprotes warga karena abu sisa pembakaran batu bara (fly ash/bottom ash) yang menyebabkan masalah pernapasan. 

"Jadi semestinya sudah bisa dipensiunkan segera,” ujar Raditya Yudha Wiranegara, Senior Researcher IESR dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week 2022, Selasa (11/10/2022) seperti dikutip dari Kontan.co.id.

Dampak percepatan pensiun PLTU

Sebagai informasi, kajian IERS dan UMD mengulas asesmen kebutuhan finansial untuk rencana penghentian operasi PLTU yang dipercepat dan berkeadilan di Indonesia. Serta, kajian tekno ekonomis operasi fleksibel pada PLTU.

Kajian ini juga menganalisis cost and benefit dari pemensiunan dini PLTU. Hasilnya, benefit yang bisa diraih dari skenario pensiun PLTU yang lebih cepat ini sekitar 2 kali sampai 4 kali lebih besar dari cost yang dikeluarkan untuk memensiunkan PLTU tersebut.

“Hasil yang didapatkan lainnya, selain avoided health cost itu kita mendapati bahwa percepatan pemensiunan PLTU bisa menghindarkan kematian. Jika ditotal kematian yang terhindarkan 168 jiwa sampai 2050. Total penghematan biaya kesehatan yang bisa didapat 60 miliar dollar AS hingga 2050,” lanjut Raditya.

Pensiun diperkirakan mencapai 4,6 miliar dollar AS hingga 2030 dan 27,5 miliar dollar AS hingga 2050. Sekitar dua pertiga dari biaya terkait dengan pembangkit IPP dan sepertiga dengan pembangkit PLN.

Biaya dimuka yang besar untuk pensiun memerlukan dukungan internasional yang substansial, meskipun manfaat yang lebih besar diperoleh dalam jangka panjang.

Selain memaparkan mengenai biaya pensiun IESR dan UMD juga menganalisis biaya yang diperlukan untuk mengganti pembangkit-pembangkit yang dipensiunkan dengan energi terbarukan terutama tenaga surya.

Untuk memenuhi permintaan yang meningkat, investasi yang diperlukan untuk meningkatkan energi terbarukan dan transmisi mencapai 1,2 triliun dollar AS hingga 2050. Adapun bantuan pendanaan dari internasional dapat membantu mengisi kesenjangan tersebut.

Metode kajian

Sebagai informasi tambahan, skup dari atau cakupan studi ini dibatasi hanya pada PLTU IPP maupun PLN yang terkoneksi ke jaringan nasional milik PLN. Total PLTU yang menjadi bahan kajian sekitar 72 unit dengan kapasitas total 43,4 GW dan merupakan pembangkit yang sudah ada dan direncanakan dalam pipeline RUPLT. Dalam studi ini IESR dan UMD juga membatasi minimum guarantee lifetime selama 20 tahun.

Metodologi studi ini pertama-tama menggunakan Global Change Analysis Model(GCAM) sebuah model integrated assessment yang menganalisis korelasi antara ekonomi dunia dengan sistem-sistem seperti air, lahan, penggunaan lahan, iklim, dan juga energi.