alfikr.id, Jakarta-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus melakukan penguatan demokrasi dengan menerapkan teknologi digital dalam manajemen pemilu jelang Pemilu 2024. Namun, di era serba digital ini, pemerataan teknologi dan keterendahan informasi di Indonesia tentu berbeda-beda.

Komisioner KPU RI Betty Epsiloon Idroos menuturkan, masih banyaknya masyarakat yang masih gagap teknologi (gaptek) menjadi tantangan tersendiri untuk penyelenggara pemilu. Apalagi dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan.

“Menurut saya itu salah satu tantangan kita, masyarakat tersebar di 17 ribuan pulau, dengan segala bentuk perbedaan, baik secara teknologi dan keterendahan informasi,” kata Betty, dalam diskusi di Jakarta, Kamis 20 Oktober 2022.

Untuk itu, lanjut Betty, pihaknya akan memperbanyak sistem informasi. KPU juga akan memetakan wilayah mana saja yang masih belum mendapatkan teknologi dan informasi kepemiluan secara baik.

“Kita akan membuat semacam indeks untuk keterendahan informasi melalui tekknologi yang dimiliki bahkan oleh KPU-KPU se-Indonesia. Jadi tantangan itu harus kita jawab, karena kondisi bangsa Indonesia sangat beragam,” paparnya.

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay menuturkan, pada faktanya memang banyak warga yang masih gaptek. Meski begitu, Hadar menyebut, penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait harus melampaui situasi tersebut dan memaksimalkan digitalisasi dengan baik.

Ia juga mengingatkan agar dorongan digitalisasi harus berimbang dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Mengenai akurat atau tidaknya digitalisasi, Hadar mengemukakan, tak semuanya bisa dipukul rata.

“Artinya, jika sistem sudah siap, namun SDM belum siap maka akurasi yang tercipta tetap tak cukup baik,” ujar dia.