Alfikr.id, Jakarta - Isu polusi udara di wilayah Jakarta banyak menyita perhatian publik, lantaran kualitas udaranya yang kian hari semakin bertambah buruk. Dari fenomena tersebut, Mulyanto selaku anggota DPR komisi VII meminta pemerintah untuk melakukan penelusuran sumber Polutan secara akurat terhadap polusi udara di Jakarta.

Menurutnya, polusi udara kian hari menyebabkan udara di Jakarta bertambah parah. Meski Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Suralaya bertegangan 1,6 Gigawatt (GW) dalam keadaan tidak beroperasi.

”Problem ini memang harus di cari titik penghasil emisinya agar solusi yang dijalankan bisa tepat sasaran,” ucap Mulyanto saat di wawancari, pada hari Sabtu (02/09/2023).

Isu terkait polusi udara, tambahnya, pernah di persoalkan sebelum investment plan dari JETP (Just energy Transition Partnership), pembahsan di dalamnya terkait pemberhentian oprasi PLTU.

Mulyanto mengungkapkan, sebetulnya belum pasti apakah PLTU yang penyumbang emisi terbesar atau tidak. Oleh karena itu, pemerintah perlu menelusuri kembali secara akurat terkait problem polusi di Jakarta.

”Jangan hanya menyebutkan sektor-sektor saja, tetapi titik dimana penghasil emisinya,” tuturnya ketika diwawancarai.

Dilansir dari Tempo.id kendaraan bermotor sebenarnya merupakan salah satu peyumbang polusi udara. Sehingga tak heran jika transportasi juga dapat menyebabkan udara di Jakarta kian memburuk.

Pernyataan tersebut selaras dengan perkataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengungkapkan bahwa polusi udara Jakarta disebabkan oleh kendaraan bermotor.

”Sekarang kita sudah tau, kendaraan itu, transportasi penyebab yang parah, karena emisi segala macam mobil motor itu,” ucapnya.

Selain itu, Luhut menambahkan, solusi terkait hal tersebut, ia ingin mempercepat proses ekosistem kendaraan listrik. ”Nah, itu kita percepat proses EV (Elecric Vehicle),” ucapnya Luhut di Istana Negara.

Mengutip dari CNN Indonesia, Luhut menegaskan, bahwa pemerintah telah melakukan verifikasi terhadap kendaraan berbahan bakar bensin. Selain itu, pemerintah telah memfinalisasi situasi serta kebijakan untuk penanganan masalah tersebut.

”Kita harapkan sepuluh hari kedepan atau paling lambat dua minggu kita sudah dapat anunya, detiel anu apa saja yang penting,” tegas Luhut.