alfikr.id, Probolinggo- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, anggota DPR RI asal Partai Nasdem, pada 30 Agustus 2021. Sebelumnya, Hasan tercatat pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo selama dua periode dari 2003 hingga 2013. Kemudian, pada pesta demokrasi tahun 2013, ia digantikan istrinya, Puput Tantriana Sari. Keduanya diduga menerima mahar sebesar Rp 20 juta per orang untuk jabatan Kepala Desa, serta upeti sewa tanah sebesar Rp 5 juta per hektare. 

Penangkapan Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin memperpanjang daftar para pelaku politik dinasti terjerat kasus korupsi. Tahun 2020 lalu, KPK menangkap Ismunandar, Bupati Kutai Timur dan istrinya, Encek Unguria Riarinda Firgasih, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur. 

Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan mengungkapkan bahwa penyebab praktik politik dinasti yang korup adalah keinginan untuk melanggengkan kekuasaan. Maka dari itu peran masyarakat dan penegak hukum sangat diperlukan. Berikut petikan wawancara ALFIKR dengan Novel Baswedan via aplikasi Zoom, pada 23 September 2021. 

Bagaimana pandangan bapak melihat politik dinasti? 

Dinasti politik hanya istilah. Secara sederhananya adalah upaya untuk memaksakan keturunannya tetap memegang kekuasaan. Tindakan selanjutnya apa? Ialah korupsi. 

Mengapa dinasti politik rentan dengan korupsi? 

Karena kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. Maka sangat rentan dengan praktik-praktik korupsi. Hal itu semestinya dilihat sebagai ancaman atau resiko yang besar. 

Berarti dinasti politik ini tidak bisa dipisahkan dari korupsi?

Ada dua hal berbicara politik. Pertama, cara untuk memegang kekuasaan atau memilih kekuasaan. Kedua, proses aspirasi dari masyarakat ke pemegang kekuasaan. Sederhananya begitu. Ketika mendapatkan kekuasaan, maka perjalanan orang yang diberi amanah harus sesuai dengan tujuan negara atau daerah. Tetapi, ketika orang itu tidak mau melaksanakan amanahnya, justru mencari keuntungan. Itulah mengapa politik dinasti selalu cenderung akan berbuat korupsi. 

Lalu, hal apa yang semestinya dilakukan?

Mestinya, politik itu memilih pemimpin yang terbaik. Memiliki kapasitas dan kualitas yang bisa membawa daerahnya mendapatkan jalan menuju kemajuan. Menyejahterakan masyarakat, memakmurkan, dan lain-lain. 

Apakah minimnya kesadaran politik masyarakat juga berpengaruh pada berkembangnya dinasti politik dalam pusaran korupsi?

Mestinya memang begitu, upaya untuk pembodohan kepada masyarakat adalah cara untuk melanggengkan kekuasaan korup. 

Cara agar hal itu tidak terjadi, bagaimana? Semisal, ketika anak dari pelaku dinasti politik hendak mencalonkan diri. 

Jika melihat kepentingan dari demokrasi, kita harus menyadarkan masyarakat bahwa merekalah (masyarakat) pemilik kedaulatan. Kita juga harus menjelaskan bahwa kepentingan besar agar memberikan kontribusi dengan kritis dan tidak diam melihat hal seperti itu. Pemahaman serupa mesti dilakukan guna menjadi jalan menghindari atau menghentikan praktik-praktik tidak sehat seperti halnya korupsi dan politik dinasti. 

Kedua, mendorong aparat penegak hukum dan kepada negara untuk bisa melakukan upaya penindakan. Lebih jauh, negara bisa mengambil prioritas terkait dengan penegakan hukum, di antaranya pemberantasan korupsi. 

Apakah KPK juga perlu menyelidiki keluarga dari pelaku politik dinasti yang terjerat korupsi?

Lumrahnya, penyidik akan memeriksa bukti-bukti dan membuktikan yang sudah dilakukan. Baik itu sudah dilakukan sebelumnya atau baru saja diperbuat. Normatifnya, biasanya dalam tindak pidana akan dilakukan tracking (penelusuran) dan disidangkan. Walaupun dalam implementasinya sudah mulai banyak pergeseran. 

Pergeseran seperti apa?

Seperti terjadinya pelemahan KPK, pelemahan lembaga penegak hukum lainnya dan pemberantas korupsi yang sekarang sekadarnya saja. Lebih-lebih, pergeseran persepsi hakim terkait dengan penyidikan atau persidangan tindak perkara pencurian uang. Jadi perannya memang banyak di sektor itu. 

Mengapa pelemahan KPK bisa terjadi? 

Sebenarnya ini salah satu upaya serangan balik dari para koruptor yang bersembunyi di balik kekuasaan, baik yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Alasannya, karena mereka khawatir perbuatan jahatnya diungkap. Akhirnya, bisa kita lihat, KPK dan semua lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk memberantas korupsi kasusnya hanya sekadarnya. Tidak ada kasus yang memang sungguh-sungguh. 

Apakah pelemahan KPK berdampak mewabahnya politik dinasti di pusaran korupsi?

Pasti. Dampaknya adalah orang akan semakin berani berbuat korupsi. Maka pejabat akan bisa mendapatkan keuntungan yang semakin besar. Tentunya, hal itu akan dilihat oleh para koruptor atau maling uang negara sebagai hal yang menyenangkan. Sehingga, yang bersangkutan akan berlomba-lomba memperpanjang masa kerjanya dengan segala cara. Termasuk menjadikan keluarganya sebagai penerus. Sehingga cengkraman kekuasaannya semakin kuat. Pelemahan KPK ini juga tentunya akan berdampak dan akan berimplikasi dengan adanya praktik-praktik lain yang berhubungan dengan perbuatan korupsi. Di antaranya adalah politik dinasti, oligarki, dan lain-lain.

Bagaimana harapan bapak kedepannya agar masyarakat lebih kritis lagi dalam menanggapi dan mencegah hal seperti itu?

Tentu kita berharap agar semua elemen masyarakat mempunyai kesadaran dan pemahaman. Caranya bagaimana, bisa kita memberi edukasi dengan banyak cara dan harus kreatif. Termasuk juga melibatkan tokoh agama, agar bisa memberikan pemahaman dalam hal perspektif agama. 

Kenapa melibatkan tokoh agama?

Karena hal itu sangat berkorelasi dan lebih mudah ketika dijelaskan dengan perspektif agama. Apalagi, korupsi dilihat sebagai permasalahan. Ketika itu dilakukan dan pemahaman masyarakat semakin membaik. Maka hal-hal tidak diinginkan bisa dikurangi. Kemudian masyarakat atau orang di daerah tertentu mendapatkan peluang untuk memimpin. Tentunya secara langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat tercapai. Oleh karena itu kita tidak boleh diam. Kita tetap harus bisa memberikan kritik dan memberikan sumbangsih sekecil apapun. Serta tidak boleh memaklumi setiap kejahatan. Terutama korupsi. Sebab akan berdampak kepada kepentingan lain masyarakat. 

Sumber: Majalah ALFIKR edisi 34

Penulis: Andre Dimas Fernando P