alfikr.id, Probolinggo- “Setiap Anda belajar, setiap bertemu teman baru atau santri baru, pasti yang ditanyakan adalah kalau lulus dari sana jadi apa? Dapat kerja apa? Pasti pertanyaannya begitu, ya,” ucap Achmad Dhofir Zuhry, atau sering disapa Gus Dhofir, saat kajian Tafsir Tematik di Pesantren Luhur Baitul Hikmah, Malang, Kamis (25/12/25).

Menurut Gus Dhofir, kesadaran semacam itu telah lama menggerogoti orientasi pendidikan di Indonesia. Sekolah akhirnya dipahami semata-mata sebagai sarana untuk mendapatkan pekerjaan, baik oleh peserta didik maupun oleh para wali murid.

“Akibatnya, proses pendidikan diarahkan pada kepentingan pasar kerja, bukan pada pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri,” katanya.

Sekolah favorit menjadi dambaan para wali murid, kata Gus Dhofir, anak-anak disekolahkan di lembaga tertentu, bukan karena keilmuan yang ditawarkan, melainkan peluang kerja yang dianggap lebih menjanjikan setelah lulus. Padahal, belajar suatu bidang ilmu sejatinya bertujuan untuk memahami ilmu tersebut secara mendalam, serta memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Jadi, siapa yang diuntungkan? Para industrialis, para pebisnis. Itu yang diuntungkan,” tuturnya.

Dalam pemaparannya, Gus Dhofir mengaitkan kondisi tersebut dengan peran Sumitro Djojohadikusumo saat menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, Sumitro mengirim ratusan mahasiswa indonesia untuk menempuh pendidikan ekonomi di University of California, Berkeley, Amerika Serikat.

Para alumni yang kemudian dikenal sebagai “Mafia Berkeley” tersebut mendapat peran strategis dalam merancang kebijakan ekonomi nasional. Selain di sektor ekonomi, pengaruh mereka juga merambah ke dunia pendidikan melalui penyebaran paradigma ekonomi yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja.

Lebih jauh, Gus Dhofir menjelaskan bahwa embrio sistem pendidikan di Indonesia bermula pada masa kolonial Belanda. Pada abad ke-19, pemerintah kolonial mulai mendirikan sekolah melalui kebijakan politik etis setelah memperoleh keuntungan besar dari eksploitasi ekonomi di Hindia Belanda.

“Kok tidak ada sekolah, kok hanya pabrik isinya, lalu dibikin sekolah. Itu disebut dengan politik balas budi atau politik etis,” jelasnya.

Meski demikian, Gus Dhofir menyayangkan bahwa hingga kini Indonesia belum sepenuhnya mampu merancang sistem pendidikan yang benar-benar mandiri. Sistem yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan warisan kolonial, termasuk penyeragaman kurikulum dan metode pembelajaran di berbagai daerah.

“Setiap wilayah memiliki karakter sosial dan kebutuhan yang berbeda. Ada masyarakat pesisir, daratan, perkebunan, hingga persawahan, yang tentu memerlukan pendekatan pendidikan yang tidak seragam. Lalu mengapa justru meniru Belanda?,” pungkasnya.