alfikr.id, Jakarta-Sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kian menguat. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepala daerah hingga jajaran TNI-Polri mulai mensosialisasikan kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat. 

"Terkait dengan kemungkinan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, dan kapolsek untuk ikut mensosialisasika pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, Selasa (30/8/2022).

Luhut meminta para kepala daerah dan TNI-Polri dapat memberikan pengertian kepada masyarakat tentang kondisi global saat ini, khususnya yang menyangkut harga minyak dunia.

“Kita harus kompak," tegas Luhut. 

Dosen Komunikasi Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibo menilai, keterlibatan polisi dan TNI ikut dalam sosialisasi kenaikan BBM sedikit membantu. Hanya saja ia ragu apakah masyarakat bisa menerima dan tidak menimbulkan kegaduhan. Sebab komunikasi publik kedua lembaga itu tidak kuat. 

“Penting dari komunikasi publik, kan, menyentuh rasio dan emosi orang dan apakah dengan tentara yang ngomong akan nurut? saya pikir tidak. Apalagi polisi masih memiliki cedera atau skandal," kata Kunto kepada Tirto, Rabu (31/8/2022). 

Satu hal yang penting dilihat, kata Kunto, yakni siapa komunikator yang berbicara. Pasalnya itu akan menentukan apakah masyarakat melihat kredibel atau tidak. Kepada tirto.id Kunto menyebut bahwa pemerintah Jokowi harus seksama merencanakan matang sosialisasi atau proses komunikasi publik tentang kebijakan kenaikan harga BBM subsidi.

Akan tetapi, Direktur Riset Center of Reform Economic (CORE), Piter Abdullah menilai, upaya pemerintah mensosialisasikan kenaikan BBM melalui pemda, TNI, dan Polri justru akan membuat kegaduhan. Sebab menurutnya, kenaikan harga BBM seharusnya tidak dijadikan diskusi publik yang terlalu panjang. 

Pemerintah, kata Piter, seharusnya sudah melalukan kajian yang mendalam tanpa kehebohan dan kemudian mengambil keputusan pada waktunya. Namun sekarang sudah menjadi kegaduhan karena sejak awal dibuat menjadi bahan diskusi publik. 

“Kenaikan harga BBM subsidi tidak pernah tidak heboh. Gaduh. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana mempersingkat dan mengurangi kegaduhan tersebut," katanya.