alfikr.id. Jakarta- Kenaikan signifikan inflasi menjadi catatan serius perekonomian global. Dikutip dari inflationdata.com, inflasi tahunan dunia telah mencapai 8.26% pada Agustus 2022. Sejumlah negara maju secara sigap mengambil kebijakan, salah satunya menaikkan suku bunga. Sebaliknya, sejumlah negara berkembang terancam hadapi resesi ekonomi.

Pada konferensi pers Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyatakan, kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dapat mendorong timbulnya stagnasi global. Namun, berdampak serius terhadap perekonomian negara berkembang.

“Semua wilayah akan terpengaruh, tetapi bel alarm paling sering berbunyi untuk negara-negara berkembang, banyak di antaranya mendekati default utang," kata UNCTAD dalam Laporan Perdagangan dan Pembangunan 2022, dikutip CNBC Internasional, Selasa (4/10/2022).

Tingginya laju Inflasi global menurut John Wempi Wetipo, Wakil Mendagri, akan berpotensi besar memunculkan efek domino dan mengakibatkan kemunduran suatu negara.

"Seperti krisis sosial, penggangguran, harga yang mahal, penduduk yang semakin miskin krisis keamanan pangan dan energi, bahkan krisis politik," katanya dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Surabaya, Rabu (14/9/2022)

Selain itu, dampak penguatan Dolar America Serikat, terjadi pelemahan mata uang rupiah. Sekretaris Jenderal UNCTAD, Rebeca Grynspan memprediksi, negara-negara berkembang di Asia sedang menuju resesi ekonomi. Apalagi, bila kebijakan negara-negara maju justru mengarah pada kenaikan suku bunga.

"Kita masih punya waktu untuk mundur dari tepi resesi. Tidak ada yang tak terelakkan. Kita harus mengubah arah," ujar Grynspan.

Dalam sebuah catatan baru oleh Capital Economics pada hari Selasa menggemakan temuan UNCTAD. Penelitian itu menemukan melemahnya performa industri global akibat inflasi dan kenaikan suku bunga.

"Sisi baiknya adalah bahwa kapasitas cadangan ini akan mengurangi kekurangan global dan menekan tekanan harga," papar Simon MacAdam, ekonom global senior Capital.

"Kami kemudian menyerukan campuran kebijakan yang lebih pragmatis yang menerapkan kontrol harga strategis, pajak rejeki nomplok, langkah-langkah anti-trust dan peraturan yang lebih ketat tentang spekulasi komoditas," jelasnya, dilansir dari CNBC Internasional.