alfikr.id, Denpasar- Pagelaran Festival Demokrasi Energi yang diadakan di Denpasar, Bali, (24-25/09/22) lalu. Sejumlah penggiat lingkungan hidup menyoroti beberapa isu penting, terutama kemauan politik dari negara-negara anggota G20, yang akan mengadakan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi pada 15-16 November 2022 di Nusa Dua, Bali mendatang.

Melansir dari antaranews, Suriadi Darmoko, Finance Champaigner 350 Indonesia mengatakan, pertemuan delegasi negara G20 dari tingkat menteri sampai kepala negara dibutuhkan kemauan politik untuk melaksanakan sejumlah isu global yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan yang dikomandoi Indonesia, Darmoko menilai, ini akan berdampak luas dan berkontribusi positif bagi dunia internasional jika dokumen yang dihasilkan tidak hanya menghasilkan catatan semata, tetapi dibarengi dengan implementasi yang serius.

Dia mencontohkan inisiatif Indonesia untuk menghasilkan dokumen Bali Common Principles in Accelerating Clean Energy Transitions (COMPACT) yang berisi tentang prinsip-prinsip fundamental, dalam mempercepat transisi energi yang menjadi acuan bagi negara anggota G20 dalam mempercepat transisi energi. Hal itu harus dimunculkan dalam bentuk komitmen dan aksi nyata.

"Perlu kemauan politik yang serius dan ambisius untuk mentransmisikan energi. Memang kita perlu tahapan. Tidak baik juga tiba-tiba memutuskan sekarang tanpa perencanaan yang bagus karena ada satu skema yang kita dorong transisinya yang disebut transisi yang adil," kata dia pada antaranews.

Yang terpenting dari situasi saat ini kata Darmoko ialah tidak membangun atau memberikan ijin baru kepada pihak penyedia energi yang berbahan dasar fosil dan sejenisnya. Kalau pun ingin membangun yang baru sumber energi yang dibutuhkan mesti terbarukan.

Senada dengan Koordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Pius Ginting, mengungkapkan pihaknya menyikapi secara baik komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan yang dibahas dalam presidensi G20 dan mendorong transisi energi berkeadilan.

Perluasan penyebaran sumber-sumber terbarukan dan terdistribusi sangat diperlukan, dia menambahkan, sehingga membangkitkan konsep demokrasi energi yang juga mencerminkan tumbuhnya kesadaran politik akan tata kelola energi dan kebijakan iklim.

Bagi Pius Ginting, dokumen kesepakatan dalam presidensi G20 akan mubazir jika pengadaan energi masih sentralistik, dikuasai oleh segelintir negara-negara elite tertentu. Pius pun memberikan kritik terhadap praktik pengadaan energi dalam konteks Indonesia sambil memberikan solusi alternatif terhadap pengelolaan energi.

"Penting melakukan demokrasi transisi energi, ada prinsip semua mendapat akses. Jadi bukan hanya segelintir elit yang mendapatkan akses, tetapi warga di sekitar tambang nikel, batubara yang menyuplai bahan pokok listrik diperhatikan kesejahteraannya, termasuk akses menggunakan energi transisi terbarukan," kata dia saat diwawancarai antaranews.

Selain itu kata Pius, kepentingan elite pada usaha pembangkit listrik berbahan fosil mesti dihindari agar tidak terjadi konflik kepentingan untuk mempercepat perpindahan energi dari fosil kepada energi terbarukan.

Misalnya, Kebijakan listrik, bagi dia adanya rencana umum pengadaan tenaga listrik (RUPTL) yang masih mengakomodasi pendirian PLTU baru, saat Indonesia hanya delapan tahun menuju puncak emisi tahun 2030.

“Akibatnya, persiapan transisi berkeadilan sulit terwujud, seperti persiapan alih lapangan kerja dari energi fosil, percepatan penyediaan energi terbarukan dalam cukup besar,” katanya.

Segendang sepenabuhan, Praktisi Energi Terbarukan Denpasar, Agung Kayon berharap komitmen pemerintah untuk mendukung percepatan energi terbarukan dalam forum G20 kali ini mesti dibarengi dengan komitmen dan konsistensi agar forum tersebut tidak menjadi acara seremonial yang hanya menghabiskan keuangan negara dan menyita perhatian publik sesaat saja.

"Acara yang mengangkat isu ini (energi terbarukan) kami sudah biasa. Hanya saja kita berharap ada komitmen, aksi, konsistensi, belajar dari sejarah masa lalu," kata dia.