alfikr.id, Jakarta- Pemerintah menawarkan insentif kepada investor demi menarik daya minat mereka untuk berinvestasi di proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab investasi pelaku usaha sebesar Rp377,46 triliun-Rp393,66 triliun 81 Persen dari pembangunan IKN. Dilansir dari Bisnis.com.  

kebijakan ini, menjadi sorotan para ekonom. Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan, IKN Nusantara bukan kawasan industri, meski mengobral insentif pihak investor pun akan memempertimbangkan secara matang untuk menanamkan modalnya.

“Bicara soal Internal Rate of Return (IRR) tentu investor belajar soal imbal hasil beberapa proyek infrastruktur komersial seperti bandara dan jalan tol yang rendah, apalagi IKN pusat pemerintahan bukan bisnis," jelas Bhima yang di langsir oleh Nasional.kontan.co.id (24/10/22).

Beberapa insentif yang dimaksud yaitu, berupa tax holiday (penghapusan pajak), super tax deduction (pengurangan pajak), dan insentif terkait Hak Guna Bangunan (HGB).

Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Ekonomics and finance (indef) menilai, tawaran ini belum cukup menarik investor, karena mereka akan berpikir ulang sebab balik modal akan membutuhkan waktu lama.

“investasi jangka panjang, sementara investor masuk ingin pengembaliannya cepat. Kalau kita lihat ada yang 10 atau 15 tahun, tapi IKN Nusantara itu kalau di desain kan sampai 2045.  Tentu akan membuat mereka akan berpikir ulang.” Tegasnya Tauhid yang di langsir oleh Tempo.co

“problemnya bukan diinsentif, tapi kepastiannya,” lanjutnya.