PAMEKASAN, ALFIKR.CO - Tahun 2009 lalu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mendeklarasikan diri menjadi kabupaten pendidikan di Jawa Timur. Muhammad Nuh, waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional, meresmikan langsung dengan disaksikan Kapolda Jawa Timur waktu itu, Badroedin Haiti. 

Namun seiring berjalannya waktu, konsep Kabupaten Pendidikan itu memudar. Khususnya terkait dengan terjadinya krisis tenaga pendidik dari semua jenjang pendidikan. Mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA, banyak pos guru yang kosong. 

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menjelaskan, kekurangan guru di Pamekasan masih belum teratasi dengan baik. Penyebab utamanya karena setiap bulan jumlah guru berstatus PNS selalu bekurang karena ada yang sudah pensiun atau karena meninggal dunia sebelum pensiun.

"Kalau sudah waktunya pensiun, siapa yang bisa menghalangi karena aturannya mereka harus mengakiri masa pengabdiannya," terang Achmad Syafii, Ahad (4/9/2016). 

Data di Dinas Pendikan dan Kebudayaan Pamekasan, kekurangan guru sudah mencapai tujuh ribu lebih. Setiap bulan, guru yang pensiun mulai dari 15 sampai 20 guru. 

"Saya sudah berusaha agar ada pengangkatan guru PNS di Pamekasan. Bahkan waktu menterinya Yudy Crisnandi kemarin, saya bertemu langsung dan dibilang layak mengajukan pengangkatan guru PNS," imbuh politisi Partai Demokrat ini. 

Sedangkan jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya yang berstatus tenaga honor di Dinas Pendidikan dan sudah mendapat tunjangan per bulan Rp 500.000, jumlahnya delapan ribu lebih. Jika guru tersebut semuanya diangkat menjadi PNS, maka persoalan krisis guru di Pamekasan akan selesai.

"Mudah-mudahan moratorium pengangkatan PNS ini segera dicabut agar krisis guru segera ada solusinya," harapnya.*