alfikr.id Probolinggo- Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mendukung penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun, harus ada dasar ilmiah sebagai pijakan argumentasi tidak tepatnya kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM.

“Jadi kenaikan harga BBM harus ditolak dengan dasar-dasar yang ilmiah,” tegas pengamat ekonomi itu, saat acara Mimbar Bebas Tolak Kenaikan BBM, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), pada Jumat (16/09/2022).

Bhima menilai pemerintah tidak transparan kepada publik mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Kalau kita bedah lagi Apakah benar 502 Triliun belanja yang ada di dalam APBN itu menjadi beban berat dari subsidi BBM? faktanya adalah tidak benar BBM jenis tertentu di dalam subsidi itu hanya 14,6 triliun,” ungkapnya.

Di sisi lain, alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena imbas kenaikan harga minyak mentah, bagi Bhima, sangat irasional dan tidak berdasar. Sebab, dia menilai, saat harga minyak mentah naik, pemerintah juga menikmati pendapatan di beberapa sektor komoditas.

Bhima menerangkan keseimbangan pendapatan itu, dapat menjaga stabilitas ekonomi. “Jadi, tidak benar bahwa kenaikan harga minyak mentah selalu diiringi dengan kenaikan harga BBM,” terang Bhima.

Ia mencotohkan pada tahun 2020 silam harga minyak mentah dunia mengalami penurunan, tetapi harga BBM tidak mengalami penurunan. “Harusnya pertalite, harusnya Pertamax, solar itu harganya kemudian diturunkan. Tapi yang terjadi kan tidak,” paparnya.

Sialnya, saat masyarakat dihadapkan dengan kenaikan BBM, Bhima melihat, justru para pengusaha-pengusaha mendapatkan subsidi dalam skala besar. Salah satunya, kata dia, pelaku usaha di sektor ekstraktif. 

“Terutama pertambangan-pertambangan batubara, mereka menikmati 3 subsidi sekaligus dari pemerintah,” ucapnya.

Bhima menilai kondisi itu tidak adil. Baginya, para pengusaha besar membebankan imbas kenaikan BBM kepada masyarakat. Lebih-lebih di situasi daya beli masyarakat yan anjlok. Sementara itu, Bhima mendedahkan, kondisi APBN mengalami surplus. 

“Ini menandakan pemerintah sebenarnya diam-diam menikmati kenaikan harga minyak mentah,” dedah pakar ekonomi itu.

Di akhir penyampaiannya, Bhima menegaskan mendukung penuh kegiatan mimbar bebas. Malahan dia mengusulkan kegiatan serupa diadakan setiap minggu sebagai bentuk aspirasi seluruh elemen masyarakat dalam menggaungkan keadilan.

“Sehingga langsung menggedor kepala batu kekuasaan. Bahwa semangat juang masyarakat tidak akan pernah padam,” tegas Bhima.